Bogor, Ditjen TPD – Keamanan situs web pemerintah menjadi tanggung jawab bersama karena website merupakan wajah digital negara sekaligus kanal utama pelayanan publik dan informasi resmi. Penguatan pengamanan diperlukan untuk mencegah penyisipan konten perjudian online yang masih ditemukan pada situs berdomain ".go.id" dan ".desa.id".
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital (APD), Yessi Arnaz, menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan integritas website pemerintah. "Situs web instansi pemerintah adalah wajah digital negara, menjadi saluran utama layanan publik, informasi resmi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, keamanan dan integritas situs web pemerintah adalah tanggung jawab kita bersama yang tidak boleh diabaikan," ujar Yessi saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengamanan dan Penonaktifan URL Tersisipi Konten Perjudian pada Situs Web Instansi Pemerintah secara daring dan luring di Kota Bogor, Selasa (26/5).
Menurutnya, penyisipan konten perjudian tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga berpotensi menyesatkan masyarakat yang mengakses layanan pemerintah. Berdasarkan data penanganan sejak Januari 2022 hingga Mei 2026, tercatat 86.826 temuan URL tersisipi konten perjudian, dengan 75.136 URL telah berhasil diturunkan. Meskipun trennya mulai menurun sejak 2025, hingga 19 Mei 2026 masih terdapat 767 URL aktif, sementara sepanjang 2026 telah dikirimkan 597 notifikasi melalui surat elektronik kepada pengelola terkait. Kondisi ini menunjukkan perlunya penanganan yang serius, sistematis, dan dilakukan secara kolaboratif.
“Selama masih ada satu situs pemerintah yang tersisipi konten perjudian, selama itu pula nama baik institusi dan kepercayaan publik terancam,” kata dia. Ia juga mendorong instansi pemerintah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat pengamanan website, mulai dari deteksi dini pola penyisipan konten, analisis log dan anomali trafik, hingga pelaporan yang lebih cepat dan akurat.
Lebih lanjut, Direktur Yessi menyampaikan bahwa pemanfaatan AI perlu berjalan bersama penerapan keamanan berlapis, antara lain melalui arsitektur keamanan yang kuat, enkripsi, mekanisme autentikasi di seluruh titik interaksi, serta kerangka regulasi yang adaptif dan mengacu pada standar seperti ISO 27001 dan NIST. Melalui koordinasi tersebut, Kemkomdigi menargetkan penonaktifan URL yang masih tersisipi konten perjudian, identifikasi kendala teknis dan regulasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pertukaran praktik baik pengamanan domain dan website pemerintah.
Dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Riza Anggit menjelaskan bahwa BSSN memiliki peran dalam pencegahan, pemantauan, dan penguatan keamanan dalam penanganan judi daring. “BSSN terus berperan dalam pencegahan, pemantauan, dan penguatan keamanan untuk mendukung penanganan konten judi daring pada layanan digital pemerintah,” ujarnya.
Riza menyampaikan bahwa saat ini terdapat 224 pengguna aktif sistem deteksi konten BSSN. Untuk memperkuat keamanan layanan digital publik, lembaga tersebut juga menyediakan layanan IT Security Assessment (ITSA) dan Gov-CSIRT. Dalam periode 2025–2026, BSSN telah menyampaikan rekomendasi pemutusan akses konten judi daring kepada Kemkomdigi terhadap 22.592 dari 33.850 URL yang ditemukan.
Sementara itu, Benny Putra dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar memaparkan praktik pengembangan sistem pemantauan konten internet berbasis AI di daerah. “Kami mengembangkan Sistem Monitoring Konten Internet atau Si-Moken untuk membantu melakukan pengawasan terhadap domain dan subdomain pemerintah secara lebih cepat,” jelasnya.
Benny menjelaskan, Si-Moken saat ini telah digunakan untuk mengawasi 485 domain dan subdomain di Kabupaten Kampar. Hasil analisis dapat ditampilkan secara real time melalui dashboard dan notifikasi Telegram, dengan tingkat akurasi deteksi sekitar 94 persen. Pengembangan sistem tersebut turut didukung pemanfaatan virtual machine dari Institut Teknologi Bandung (ITB), meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan kinerja GPU.
Sedangkan perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital (PRD), M. Rizqa Aulia menjelaskan bahwa Kemkomdigi menggunakan sistem berbasis AI bernama Rugos untuk melakukan pemantauan terhadap situs internet berdasarkan kata kunci atau pola tertentu. “Melalui Rugos, proses crawling dilakukan berdasarkan kata kunci atau pola tertentu untuk mengidentifikasi situs yang terindikasi menyisipkan konten perjudian,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa sejak 1 Januari 2022 hingga 24 Mei 2026, sistem tersebut telah menemukan 87.454 URL instansi yang tersisipi konten judi online. Sebanyak 75.136 URL telah dilakukan takedown, sementara 1.774 URL masih tersisa. Direktorat PRD juga telah menyampaikan kata kunci untuk diblokir kepada penyedia platform, antara lain Google sebanyak 22.971 dan Meta sebanyak 15.110.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Bogor tersebut diikuti pula oleh perwakilan Diskominfo Kota Bogor, Pusdatin kementerian/lembaga, Diskominfo provinsi/kabupaten/kota, PT Inutec Smart Siber selaku OM Registrar TA 2026, serta jajaran Tim JF SPBE dan Nama Domain. Peserta daring mencapai 300 orang dengan 200 peserta tercatat dalam daftar hadir.
Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi akan meningkatkan koordinasi antara Direktorat APD dan Direktorat PRD dalam penanganan website pemerintah yang tersisipi konten perjudian, termasuk pembahasan mekanisme suspend melalui landing page. Kemkomdigi juga akan membahas pengembangan API dan pemanfaatan Telegram untuk pemantauan status domain serta penyampaian notifikasi kepada pengelola domain atau sistem elektronik pemerintah. (Mhk)
